Jakarta,SuaraMetropolitan – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti ramainya kasus video pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel). Ia pun meminta ada pembenahan menyeluruh lembaga pemasyarakatan (Lapas) mengingat banyaknya kasus yang terjadi.
“Tentu perlu ada pemeriksaan terhadap pembuat video dan kepala lapas sepatutnya, bukan hanya menyangkut kasus yang viral terjadi. Apakah situasi tersebut benar atau tidak,” kata Willy Aditya kepada dalam keterangan di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Scroll kebawah untuk lihat konten
Seperti diketahui, baru-baru ini viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan napi bebas mengunakan ponsel hingga pesta narkoba di dalam Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir. Video tersebut disebarkan oleh seorang petugas lapas bernama Robby Adriansyah.
Belakangan, Robby membuat video klarifikasi dan mengaku disanksi mutasi karena menyebarkan video. Pihak Lapas menyebut Robby menyebarkan hoax. Meski begitu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah membenarkan adanya warga binaan di Lapas tersebut yang menghidupkan musik remix begitu keras, lalu direkam. Petugas yang menjaga lapas saat itu adalah Robby.
Tak hanya itu, Robby juga dilaporkan merupakan pecandu narkoba dan sedang dalam perawatan. Ia juga disebut mangkir tidak masuk kerja hingga puluhan hari. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah meminta Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) dinonaktifkan dalam rangka diperiksa.
Baca juga: Lapas Menjadi Tempat Bisnis Narkoba, Anggota Komisi XIII DPR RI Minta Perketat Pengawasan
Menteri Agus juga meminta Robby untuk diproses dan akan direhab apabila benar merupakan pecandu narkoba, serta siap dijadikan justice collaborator bila yang dikatakannya di media sosial soal napi bisa ‘berdugem-ria’ benar terjadi. Willy mengapresiasi langkah yang dilakukan Menteri Agus dengan memeriksa kasus secara adil.
“Langkah menteri untuk menonaktifkan kalapas sudah tepat untuk melakukan pemeriksaan. DPR akan bekerja mendukung keputusan langkah perbaikan yang akan diambil,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.
Lebih lanjut, Willy menilai perlu dilakukannya reformasi besar-besaran dari jajaran petugas lapas dan pejabat nya. Agar semua bisa membuat program baru yang lebih baik.
“Istilahnya kita harus bersih-bersih bersama di lapas dari budaya yang sebelumnya mungkin tidak baik. Itu semua harus dibenahi dengan pendekatan humanis,” sebut Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan reformasi penegakan hukum dan pembinaan masyarakat itu pun menilai reformasi Lapas diperlukan karena selama ini telah banyak kasus yang menyangkut Lapas di Indonesia. Untuk itu Willy mendorong agar persoalan lapas diselesaikan secara komprehensif.
Baca juga: BNN Musnahkan 20Kg Sabu, dari Dua Jaringan Narkotika
“Kita akan lelah kalau menyelesaikan kasus per kasus. DPR bersama Menteri bekerja komprehensif selesaikan persoalan di lapas-lapas Indonesia ini,” tegasnya.
Seperti diketahui, berbagai persoalan terkait lapas memang sudah banyak terjadi. Bukan hanya soal napi yang bisa membawa HP dan ‘party’, tapi bahkan sampai adanya transaksi narkoba yang dikendalikan napi dari dalam lapas.
Willy juga menyoroti soal kapasitas yang kurang hingga menyebabkan banyak benturan terjadi di lapas. Belum lagi kesalahan-kesalahan di dalam lapas itu sendiri.
Menurut Willy, Pemerintah perlu mengecek secara langsung kondisi fisik gedung-gedung lapas untuk memastikan fasilitas dan program yang ada di dalam lapas benar-benar bisa membina napi untuk bertumbuh lebih baik, bukan malah sebaliknya.
“Ini perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi hal-hal negatif dan tujuan lapas juga tercapai. Kami kan berharap seorang narapidana atau tahanan ketika keluar dari lapas benar-benar dapat kembali dalam kondisi baik di masyarakat. Bukan malah sama saja tanpa perubahan bahkan lebih buruk,” papar Willy.
Baca juga: Setahun Bisnis Narkoba, Kakek 2 Cucu Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup
Willy memastikan, Komisi XIII DPR akan mendukung penuh perbaikan kondisi lapas yang diajukan oleh menteri.
“Mulai dari bagaimana fasilitas gedung lapas, situasi sosialnya, kondisi para petugas di sana, hingga aturan-aturannya akan dikaji bersama dengan Komisi XIII DPR RI,” ujarnya.
Willy juga mengingatkan pentingnya fasilitas Lapas yang memanusiakan manusia meski merupakan tempat pembinaan bagi pelaku kejahatan. Dengan fasilitas dan program yang baik, ia berharap pelaku kriminal bisa keluar menjadi ‘orang baru’ sehingga tidak kembali melakukan kesalahan.
“Fasilitas harus humanis, para petugas juga menjalankan fungsinya dengan cara-cara yang humanis. Sudah barang tentu hal ini perlu pengelolaan yang humanis. Ini yang akan kita bahas dalam Panja Lapas ke depan,” pesan Willy.
Sebagai informasi, Komisi XIII DPR berencana membentuk Panitia Kerja Pemasyarakatan (Panja Lapas) dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan kualitas rutan maupun lapas, sehingga bisa lebih memanusiakan ke depan. Panja disebut juga sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin mereformasi kondisi rutan dan lapas di seluruh Indonesia yang sudah sesak atau dihuni melebihi daya tampung. (*)
JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru seumur jagung. Tapi, Polri langsung menyita perhatian publik dengan mengungkap kasus besar, terutama pemberantasan narkoba dan judi daring. Ya, instansi di bawah pimpinan Listyo Sigit Prabowo itu seolah unjuk gigi dan tak mau kalah dengan Kejaksaan Agung yang juga mulai menggebrak di awal pemerintahan Presiden Prabowo.
Dalam dua pekan terakhir, mampu Polri mengungkap kasus peredaran narkoba jaringan intenasional, judi daring slot8278 yang dikendalikan warga negara China, hingga judi daring yang melibatkan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam kasus narkoba jaringan internasional, Polri berhasil mengungkap tiga jaringan besar narkoba yang dibongkar tersebut antara lain jaringan FP, HS, dan H yang beroperasi di wilayah Sumatera hingga Kalimantan dan Sulawesi.
Sementara di kasus judi daring, Polri mampu mengungkap kasus judi daring yang melibatkan 12 orang pegawai Kementerian Komdigi. Polisi menyebutkan bahwa 12 pegawai Komdigi itu justru melindungi ribuan situs judi daring agar dapat tetap beroperasi. Pegawai Komdigi yang ditangkap terdiri atas pejabat dan staf ahli kementerian, sementara ada empat tersangka lain yang merupakan warga sipil.
Polisi menduga para pegawai Kementerian Komdigi memperoleh penghasilan mencapai Rp8,5 miliar per bulan dalam rangka menutupi operasional situs judi daring. Selain kasus yang melibatkan pejabat Komdigi, polisi juga mengungkap hasil pendalaman kasus judi daring Slot8278. Polri menetapkan 3 orang tersangka baru dalam kasus ini yakni Direktur Utama PT Odeo Teknologi, Elen (EL); Direktur PT Odeo Teknologi, Kristian (CAS); serta Hartono Abdi Wijaya yang membuat PT AJT dan PT MLT, perusahaan yang digunakan untuk deposit dan widthdraw pemain.
Apresiasi Menko Polkam untuk Listyo Sigit Prabowo
Keberhasilan tersebut membuat Kapolri Listyo Sigit Prabowo mendapat kepercayaan memimpin desk pemberantasan narkoba dan desk penanganan judi daring yang dibentuk Menko Polkam Budi Gunawan. Kedua desk itu merupakan bagian dari tujuh desk yang dibentuk dalam mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto.
“Desk pemberantasan narkoba, dan yang keempat desk penanganan judi online, dengan leading sector Bapak Kapolri,” ungkap Budi Gunawan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Senin 4 November 2024.
Mantan Kepala BIN itu mengapresiasi kinerja Listyo Sigit dalam memimpin desk judi daring yang sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan keberhasilan mengungkap kasus-kasus besar dalam beberapa pekan terakhir.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa desk judi daring ini sudah bergerak dengan kecepatan yang penuh begitu. Oleh karenanya kita patut memberikan apresiasi untuk Bapak Kapolri beserta jajarannya,” tambah Budi Gunawan.
Kapolri sendiri mengaku sudah memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk menindaklanjuti misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utama dari perintah ini adalah pemberantasan kejahatan yang dianggap sebagai ancaman berat bagi pembangunan bangsa, termasuk judi daring. Upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk judi daring yang kian meresahkan.
Listyo menegaskan komitmen Polri dalam menangani masalah ini dengan terus melakukan penelusuran aset terkait hasil perjudian. Selain itu, Polri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memblokir situs dan rekening yang terlibat dalam perjudian. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir akses masyarakat terhadap praktik judi daring yang merugikan. Selain itu, tindakan preventif ini juga penting untuk mencegah potensi kerugian yang lebih besar di masa depan.
“Polri akan menindak tegas para pelaku tanpa ragu. Capital outflow yang keluar karena kejahatan tersebut, sehingga yang menikmati asing, yang menjadi korban rakyat kita, bangsa kita, ini betul-betul harus kita berantas,” kata dia.
Listyo juga menegaskan bahwa Polri akan menangkap bandar judi daring jika memang berada di Indonesia, sedangkan untuk di luar negeri, Polri akan melakukan kerja sama internasional untuk menindak bandar judi daring yang menetap di mancanegara.
“Kita akan urai satu per satu. Kalau memang ada di dalam negeri kita ambil, kalau di luar kita tentunya akan melakukan kerja sama-kerja sama internasional seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan,” imbuhnya.
Terkait dengan kasus yang menjerat pegawai Kementerian Komdigi, Kapolri menyatakan bahwa Menkomdigi Meutya Hafid telah mempersilakan pihaknya untuk mendalami kasus itu lebih lanjut. Karena itu, Polri masih terus bekerja mengembangakan pengusutan kasus tersebut.
“Kami saat ini bekerja sama dengan Ibu Menteri Komdigi dan kita sepakat untuk melakukan pembersihan. Oleh karena itu, beliau mempersilakan kepada tim kami untuk melakukan pedalaman lebih lanjut. Siapa saja yang terlibat. Oleh karena itu, saat ini tim terus bekerja,” tukas Listyo.
Menkomdigi Meutya Hafid mengapresiasi keberhasilan Polri mengungkap keterlibatan jajarannya dalam kasus judi daring. Karena itu, dia mengingatkan kembali pentingnya komitmen seluruh jajaran Kemkomdigi terhadap pakta integritas yang telah disepakati, khususnya dalam memberantas praktik-praktik ilegal, termasuk aktivitas perjudian daring yang makin meresahkan.
Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan bahwa kasus yang menyeret jajaran Kemkomdigi tidak akan mengurangi agresifitas Kemkomdigi dalam memberantas judi daring, termasuk penguatan kolaborasi dengan aparat penegak hukum seperti desk pemberantasan judi daring yang dibentuk Menko Polkam.
“Perjudian daring sangat meresahkan masyarakat. Bahkan berpotensi menjadi masalah sosial yang merusak moral generasi muda. Perang terhadap judi daring pastinya kita teruskan sama-sama. Nggak boleh kendor ya,” tegas Meutya.
Mau Bersih Jangan Tanggung!
Keberhasilan Polri mengungkap kasus judi daring yang melibatkan oknum jajaran Kemkomdigi memang patut diapresiasi. Tapi, Korps Bhayangkara tentu tidak boleh berpuas diri. Sebab, bukan tidak mungkin masih ada oknum-oknum lain termasuk di internal Polri yang terlibat kasus judi daring. Konsultan keuangan sekaligus pengamat kasus judi daring, Roy Shakti mengungkapkan, keberhasilan Polri menjawab rasa curiga dan penasaran masyarakat selama ini soal bagaimana Komdigi ternyata melakukan pembiaran, bahkan mengambil keuntungan dengan membekingi (melindungi) para pemilik situs judi daring.
“Jadi kan selama ini selalu Komdigi mengelaknya berfokus pada pemblokiran 1,9 juta situs. Tapi yang terpenting kan bukan yang diblokir, tapi apa yang tersisa gitu ya. Ternyata memblokir 1,9 juta itu ya untuk melindungi yang seribu. Itu fakta yang terjadi ya,” tuturnya.
Dia menilai, kasus ini sebetulnya mirip kasus mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo. Komdigi disebut terinspirasi dari cara main mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu. Roy mengungkapkan, saat masih berstatus sebagai Kadiv Propam, Sambo diduga selalu meminta uang keamanan supaya bisnisnya tidak diganggu. “Kan mirip dengan yang dilakukan pegawai Komdigi. Dengan wewenang yang dimiliki untuk memblokir, malah dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi,” imbuhnya.
Roy yang mengaku pernah berada di lingkaran pelaku judi daring, juga menyebut bahwa banyak bandar judi daring siap membayar jumlah besar kepada pihak-pihak tertentu untuk memastikan situs mereka tetap bisa diakses publik. Bagi mereka, keuntungan besar dari bisnis haram itu sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.
“Ini sangat terstruktur, seharusnya atasan dan bawahan di Komdigi juga diperiksa. Sekarang gini, semisal anda punya karyawan tiba-tiba dapat Rp8,5 miliar, kemungkinannya cuma dua, antara atasannya tidak tau atau memang pura-pura tidak tau,” kata dia.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso juga berharap Kapolri Listyo Sigit Prabowo berani melakukan bersih-bersih di internal Polri terkait judi daring. Dia mencontohkan, laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2022 lalu menemukan aliran dana sebesar Rp155 triliun dari aktivitas perjudian daring yang diduga mengalir ke oknum anggota kepolisian.
Selain itu, saat kasus Ferdy Sambo terbongkar, dia mengaku mendapatkan informasi bahwa Sambo diduga menjadi ‘beking’ atau melindungi praktik judi daring, apalagi selain sebagai Kadiv Propam, Sambo juga memimpin Satgasus Merah Putih untuk memberantas kasus narkotika, korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan information technology (IT) termasuk judi daring.
“Berkaca dari kasus Sambo dulu dan sekarang di Komdigi, seharusnya Polri juga berani bersih-bersih di internal mereka. Bukan tidak mungkin ada oknum-oknum polisi yang masih berani “bermain” di wilayah judi daring ini,” ujar Sugeng.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan bahwa Kapolri Listyo Sigit Prabowo memegang teguh komitmen dalam memerangi judi daring termasuk bila ada oknum polisi yang terlibat. Bahkan, hingga saat ini Polri terus berkoordinasi dengan PPATK bila ditemukan aliran dana judi daring ke oknum kepolisian.
"Kami juga berharap bantuan bukan hanya dari PPATK, tapi dari pihak-pihak lain termasuk masyarakat bila mengetahui ada oknum polisi yang terlibat judi daring. Sekali lagi, langkah-langkah ini merupakan komitmen Polri dalam pemberantasan judi daring tanpa pandang bulu," tukasnya.
"Penydik Polri juga tentu akan menindaklanjuti apabila ada temuan-temuan atau laporan-laporan baik dari PPATK maupun pihak lain, selama Memang bukti-buktinya sudah sangat kuat. Semua sesuai dengan keinginan Presiden, Menko Polkam dan Kapori agar masyarakat bisa bebas dari judi daring," sambung Sandi.
Kini, tentu publik masih menunggu gebrakan lanjutan dari Polri dalam memberantas judi daring. Tentu bukan hanya para pelaku, penyedia situs dan bandar, juga para “beking” yang ada di instansi pemerintah maupun penegak hukum. Apalagi, Kapolri Listyo Sigit Prabowo pernah mengancam akan menindak tegas jajaran kepolisian yang terlibat perjudian baik daring maupun konvensional.
“Saya tidak memberikan toleransi. Kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot,” tegas Kapolri.
Dengan Zeus Slot Free, Anda dapat menikmati berbagai varian permainan slot yang menarik tanpa perlu khawatir tentang kehilangan uang sungguhan. Anda dapat bermain sepuasnya dan mencoba berbagai strategi tanpa ada risiko finansial. Rasakan sensasi kemenangan dan kegembiraan saat Anda berputar gulungan dan memenangkan hadiah-hadiah menarik!
Unduh MAHJONG GAMBAR BET 200, Versi MAHJONG GAMBAR BET 200 terbaru, MAHJONG GAMBAR BET 200 login , link MAHJONG GAMBAR BET 200 , MAHJONG GAMBAR BET 200 alternatif.
OKI NEWS,- Dalam kurun beberapa waktu belakangan ini, tengah viral di media sosial tentang akun Kaskus "Fufufafa" yang ternyata sering menguliti kehidupan pribadi Prabowo Subianto dan keluarga.
Tidak hanya tulisan yang menyerang presiden terpilih Prabowo Subianto, namun juga sejumlah publik figur lainnya hingga menyorot perhatian publik.
Bahkan, warganet pun dibuat penasaran siapa sebenarnya sosok dibalik pemilik akun kaskus Fufufafa yang menyerang pribadi Prabowo Subianto sejak tahun 2014 silam.
Dilansir dari berbagai sumber informasi, Jumat 13 September 2024 warganet pun mulai menerka-nerka hingga beredar rumor akun kaskus Fufufafa adalah milik Gibran Rakabuming wakil presiden terpilih RI.
BACA JUGA:Kemasi Barang Mundur Dari Wali Kota Solo, Wapres Terpilih Gibran Terciduk Koleksi Mainan Mahal
BACA JUGA:Kembali Berulah, Selebgram Alnaura DPO Kejaksaan Dikecam Kasus Ujaran Kebencian dan Fitnah
Meski belum bisa memastikan kebenarannya mengenai akun X Fufufafa adalah milik putra sulung Presiden Jokowi, warganet rupanya telah ramai mengunggah bukti jika akun tersebut adalah milik Gibran Rakabuming.
Seperti dibeberkan oleh akun X @kafiradikalis yang mengungkap bahwa akun Kaskus Fufufafa itu milik Gibran yang dibuktikan dengan unggahan tangkapan layar.
Tangkapan layar itu, berupa adanya unggahan dari akun Kaskus @Taufik300380 yang kemudian ditanggapi oleh akun Kaskus Fufufafa.
Berikut isi tangkapan layar tanggapan akun Kaskus Fufufafa yang diunggah akun X @kafiradikalis:
"PNASTAK TEKENTUT - KENTUT "CUCI UANG SISTEMATIS" JOKOWI SEMBUNYIKAN ANAK PERTAMA NYA
Andi Arief: Jokowi 'Sembunyikan' Anak Pertamanya," Tulis akun Kaskus dengan username @Taufik300380.
Proses Hukum dan Sanksi yang Akan Diterapkan
Seiring dengan proses hukum yang sedang berjalan, pegawai yang terbukti terlibat dalam judi online akan menghadapi sanksi berat. Selain pemecatan, sanksi pidana juga mungkin dijatuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai negeri yang terlibat dalam tindakan kriminal akan diberhentikan dengan tidak hormat dan dapat dijatuhi hukuman tambahan sesuai dengan pasal-pasal terkait di dalam KUHP dan undang-undang anti perjudian.
Selain sanksi administratif, pihak berwenang juga menegaskan bahwa pegawai yang terbukti terlibat dalam perjudian online akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukuman ini mencakup denda finansial yang besar hingga hukuman penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah.
Aplikasi Bersih-bersih Sampah di HP, Nomor 1 hingga 3 Familiar
Selasa, 19 Maret 2024 - 15:09 WIB
VIVA Tekno – Sadar atau tidak, ponsel pintar / HP atau smartphone kita sering kali terisi dengan berbagai file atau dokumen sementara, cache, dan berkas-berkas lain yang tidak terpakai.
Akumulasi sampah ini tidak hanya memakan ruang penyimpanan, tetapi juga dapat memperlambat kinerja perangkat. Nah, berikut 7 aplikasi pilihan untuk membersihkan sampah di HP, yang dikutip dari berbagai sumber:
Aplikasi pembersih nomor satu di Android, dengan lebih dari 50 juta pengguna, adalah hasil karya Cheetah Mobile.
Selain membersihkan cache, aplikasi ini juga berfungsi menghemat baterai dan melindungi perangkat dari serangan virus. Dengan hanya satu tap, pengguna dapat menghapus berkas, riwayat browser, dan lainnya.
CCleaner adalah aplikasi pembersih sampah populer untuk Android. Dengan fitur pembersihan cache, folder unduhan, riwayat browser, dan konten papan klip, serta fungsi game untuk meningkatkan performa game, CCleaner memaksimalkan ruang penyimpanan dan RAM.
AVG Cleaner juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan dan kinerja perangkat agar berjalan lebih cepat dan lancar.
Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk menghapus aplikasi bloatware yang telah ditanamkan di smartphone Android.
Dengan berbagai fitur unggulannya, AVG Cleaner adalah pilihan yang tepat untuk membersihkan dan meningkatkan performa perangkat Android.
4. Avast Cleanup and Boost
Avast Cleanup and Boost merupakan aplikasi pembersih file sampah dari Avast, yang sudah dikenal sebagai pembuat antivirus terkenal. Aplikasi ini dapat meningkatkan kinerja HP dengan cepat dan hanya memiliki ukuran 15MB.
Fitur-fiturnya meliputi pembersih sampah, pembersihan otomatis (versi pro), pengelola aplikasi, analisis perangkat, advanced photo optimizer, dan fitur untuk mempercepat perangkat.
5. 360 Security – Junk Cleaner
360 Security adalah aplikasi keamanan Android yang populer dan dipercaya pengguna. Aplikasi ini melindungi dari virus dan malware, serta menyediakan fitur pembersih untuk membersihkan file sampah dan cache. Dengan 360 Security, kinerja Android tetap stabil dan aman saat browsing dan mengunduh file.
Go Speed adalah aplikasi yang telah terbukti secara efektif meningkatkan kinerja smartphone Android hingga 60 persen. Fitur seperti task killer dan pembersih junk membuat ponsel terasa lebih ringan.
Selain sebagai cleaner, fitur App Manager memungkinkan pengguna untuk melakukan backup aplikasi yang diinginkan, menghindari pengunduhan ulang.
DU Speed Booster adalah aplikasi yang membantu menjaga kinerja optimal Android dengan membersihkan cache dan memori, serta melindungi perangkat dengan antivirus Du Security.
Fitur Task Cleaner mematikan aplikasi tidak aktif dan meningkatkan kapasitas RAM, sementara Booster Game meningkatkan performa saat bermain game.
Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk menghapus aplikasi bloatware yang telah ditanamkan di smartphone Android.
Belanja di App banyak untungnya:
Kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang terlibat dalam praktik judi online menghebohkan publik. Keterlibatan oknum Kominfo dalam aktivitas ilegal ini sangat mencoreng upaya pemerintah dalam memberantas perjudian digital, terutama karena Kominfo sendiri bertugas untuk memerangi konten ilegal dan menjaga keamanan digital. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa kementerian akan melakukan langkah bersih-bersih secara menyeluruh di dalam institusi untuk menuntaskan kasus ini dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Pentingnya Integritas pada pegawai Kominfo
Kasus pegawai Kominfo yang terlibat dalam jaringan judi online ini menyoroti pentingnya integritas dan pengawasan internal di lembaga negara. Melalui langkah tegas dan reformasi yang direncanakan, diharapkan Kominfo dapat memperbaiki citra dan kinerjanya dalam menjaga keamanan digital di Indonesia. Publik pun mendukung langkah Nezar Patria dan berharap agar kasus ini menjadi momentum perubahan bagi Kominfo untuk lebih transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
Media sosial dihebohkan oleh keberadaan akun Kaskus 'Fufufafa' yang dikait-kaitkan dengan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Gibran pun buka suara soal akun Fufufafa itu.
"Ya tanya yang punya akun," kata Gibran saat ditanya soal akun Fufufafa di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, dilansir detikJateng, Selasa (10/9/2024).
Sebelumnya, ramai di media sosial khususnya di X membagikan sejumlah unggahan akun Kaskus 'Fufufafa'. Akun tersebut kerap berkomentar negatif terkait Prabowo Subianto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komentar negatif itu kerap dibuat akun Fufufafa pada 2014-2019. Sepanjang waktu itu, Prabowo merupakan rival Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019.
Sejumlah netizen menduga akun tersebut milik Gibran Rakabuming. Mereka mencocokkan media sosial yang tertera di Kaskus tersebut dengan cuitan Kaesang Pangarep.
Adapun akun yang tertera di Kaskus tersebut di antaranya: "Prime ID: Raka Gnarly (lupa password, gak bisa log in). Nama: Raka. Twitter: @rkgbrn".
Di cuitan lain, ada netizen yang mencocokkan kalau akun Twitter yang tertera itu pernah disebut akun Twitter milik Kaesang Pangarep. "Selamat ultah ibuk sama mas @rkgbrn," bunyi cuitan Kaesang pada 2011 yang ditemukan netizen.
Baca selengkapnya di sini.
Lihat juga Video: Gibran Dampingi Ahmad Luthfi-Yasin ke KPU, Pengamat: Secara Etika Nggak Bagus
[Gambas:Video 20detik]
Peningkatan Teknologi Pemantauan Situs Ilegal
Kominfo akan mengembangkan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi dan memblokir situs judi online. Teknologi ini diharapkan dapat mendeteksi situs-situs ilegal yang beroperasi secara terselubung.
Dukungan Publik dan Harapan untuk Perubahan di Kominfo
Kasus ini mendapat sorotan luas dari masyarakat yang menuntut penanganan tegas terhadap oknum yang terlibat. Dukungan publik sangat penting dalam proses pembersihan internal di Kominfo agar lembaga ini dapat berfungsi dengan baik dalam menjaga keamanan digital di Indonesia. Nezar Patria menyampaikan bahwa upaya membersihkan internal dari pegawai yang melanggar hukum dan etika adalah langkah besar menuju reformasi yang lebih luas.
“Kami ingin Kominfo menjadi institusi yang benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat. Langkah bersih-bersih ini adalah bentuk komitmen kami untuk membangun institusi yang bersih dan transparan,” tutur Nezar.
Kasus pegawai Kominfo yang terlibat dalam judi online menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa tantangan keamanan digital bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dapat muncul dari dalam institusi itu sendiri. Dengan langkah pembersihan ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap Kominfo dapat pulih, dan upaya penindakan terhadap judi online bisa berjalan lebih efektif dan kredibel.
Pengawasan Internal yang Lebih Ketat
Pengawasan terhadap aktivitas pegawai, terutama mereka yang berada dalam divisi yang memiliki akses ke data dan pengaturan jaringan, akan diperketat. Pegawai yang memiliki akses ke data sensitif akan dipantau lebih ketat agar tidak menyalahgunakan posisi mereka.
Tantangan Penindakan Judi Online di Indonesia
Judi online adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam menjaga ekosistem digital yang sehat dan aman. Dengan akses internet yang semakin luas, platform judi online kini semakin mudah diakses oleh masyarakat. Meski Kominfo telah menutup ribuan situs judi online dalam beberapa tahun terakhir, fakta bahwa ada oknum di internal yang justru terlibat dalam praktik ilegal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan pengendalian keamanan.
Nezar Patria mengakui bahwa tantangan utama dalam menindak judi online adalah keterbukaan dan kecepatan adaptasi teknologi. Banyak situs judi online yang terus bermunculan meskipun sudah diblokir, karena mereka dapat dengan mudah mengganti nama domain atau menggunakan metode lain untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, Nezar menekankan bahwa pihak Kominfo perlu memperkuat kerja sama dengan instansi terkait, seperti kepolisian siber dan perusahaan penyedia internet, untuk menghadapi tantangan ini.
Langkah Kominfo dalam Mencegah Praktik Serupa
Selain melakukan pembersihan internal, Kominfo juga akan memperkuat pengawasan dan implementasi sistem pemantauan di dalam institusi untuk mencegah kejadian serupa. Beberapa langkah yang akan diambil antara lain:
Keterlibatan Pegawai Kominfo dalam Judi Online: Fakta Kasus
Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan oleh tim siber kepolisian yang menemukan keterkaitan beberapa pegawai Kominfo dengan jaringan judi online. Berdasarkan hasil investigasi, beberapa oknum tersebut diduga memiliki peran dalam melindungi atau bahkan memfasilitasi platform judi online yang saat ini semakin marak di Indonesia. Praktik ini tidak hanya ilegal, tetapi juga melanggar etika kerja dan komitmen pegawai Kominfo sebagai bagian dari lembaga negara yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penindakan terhadap situs-situs ilegal, termasuk judi online.
Data awal dari penangkapan menunjukkan bahwa beberapa pegawai ini diduga menerima kompensasi atau keuntungan finansial dari jaringan judi online. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap integritas dan pengawasan internal di tubuh Kominfo, terutama dalam memantau kinerja dan aktivitas staf yang terlibat dalam pengawasan konten internet.
